Greenland Ingin Segera Merdeka dari Denmark Gara-Gara Trump

An image taken on June 18, 2019 of the Kangersuneq glacial ice fields in Kapissisillit, Greenland. Milder weather than normal since the start of summer, led to the UN's weather agency voicing concern that the hot air which produced the recent extreme heat wave in Europe could be headed toward Greenland where it could contribute to increased melting of ice. (AP Photo/Keith Virgo)

Perdana Menteri (PM) Greenland, Mute Egede, menekankan keinginannya untuk mengejar kemerdekaan dari Denmark dalam pidato Tahun Barunya. Ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam retorika seputar masa depan pulau di Kutub Utara tersebut.

Pidato Egede muncul setelah komentar Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk memiliki Greenland. Trump juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama Greenland dengan negara-negara lain.

Baca:

17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

Gerakan kemerdekaan sedang menarik perhatian publik di Greenland dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena pengungkapan kesalahan oleh otoritas Denmark selama abad ke-20, termasuk kampanye pengendalian kelahiran paksa yang diluncurkan pada 1960-an.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953, namun kini menjadi wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan pada 2009 memperoleh hak untuk menyatakan kemerdekaannya melalui pemungutan suara.

Pada2023, pemerintah Greenland mempresentasikan rancangan konstitusi pertamanya.

“Sejarah dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa kerja sama kami dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh,” kata Egede, dikutip dari Reuters, Sabtu (4/1/2025).

“Sekarang saatnya bagi negara kita untuk mengambil langkah selanjutnya. Seperti negara-negara lain di dunia, kita harus bekerja untuk menghilangkan hambatan-hambatan kerja sama – yang dapat kita gambarkan sebagai belenggu kolonialisme – dan melangkah maju,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa terserah kepada rakyat Greenland untuk memutuskan kemerdekaan, tapi a tidak mengatakan kapan pemungutan suara dapat dilakukan.

Meskipun mayoritas dari 57.000 penduduk Greenland mendukung kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu dan potensi dampaknya terhadap standar hidup.

Pemerintah Greenland sudah dua kali menolak tawaran dari Trump untuk membeli pulau itu, pada 2019 dan sekali lagi tahun lalu. Egede menegaskan bahwa Greenland adalah milik mereka. Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual.

gicomusic.com

6,5 Juta Anak Terima Susu Gratis Setiap Hari, Budi Arie Mau Tingkatkan

Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan saat ini produksi susu yang dihasilkan koperasi Indonesia hanya bisa memenuhi kemampuan suplai 1,3 juta liter per hari. Artinya baru mencapai 6,5 juta anak per hari.

“Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” katanya di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

“1,3 juta liter per hari kalau saya katakan satu orang minum susu 200 mili liter, atau 0,5 liter itu berarti kemampuan koperasi kita baru 6,5 juta orang bagi penerima makan berigizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kepasitas,” sambungnnya.

Ia mengatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional hanya itu yang bisa disuplai oleh koperasi susu Indonesia.

Pilihan Redaksi

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengatakan peran Menkop pada program unggulan Prabowo ini akan mengarahkan bahan baku kebutuhan pangan melalui koperasi. Setidaknya ada 1.923 koperasi yang siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

“Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras dan lainnya,” katanya.

Selain itu ia juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo, agar program makan bergizi gratis ini menggunakan bahan baku asli Indonesia.

“Arahan presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia. Dari desa, sehingga bisa menggerakan ekonomi masyarakat, bukan impor,” kata Budi Arie.

gicomusic.com

Pertamina Sulap Minyak Jelantah Jadi Avtur, Begini Respon Bos Garuda

Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)

Dunia maskapai buka suara perihal terobosan terbaru dari PT Pertamina (Persero), yakni memanfaatkan minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai (used cooking oil/UCO) menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan (bioavtur).

Atas adanya inovasi Pertamina, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah termasuk implementasi bioavtur dari minyak jelantah.

Hanya saja memang, saat ini implementasi pemakaian bioavtur itu belum bisa dilakusanakan, karena masih harus membutuhkan waktu. “(Implementasi bioavtur dari minyak jelantah) kayaknya masih lama ya artinya kita tunggu saja masih prosesnya masih panjang. Namun tentunya kami dalam hal ini airline di BUMN tentunya akan support program yang ada,” terang Wamildan dalam konferensi pers persiapan lebaran, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Asal tahu saja, PT Pertamina (Persero) menargetkan pengaplikasian teknologi yang bisa mengolah minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai UCO menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Kilang BBM milik perseroan.

SVP Research & Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengungkapkan pihaknya akan mengaplikasikan teknologi yang bisa mengolah minyak jelantah menjadi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, setidaknya pada Kuartal 1 2025 (Q1-2025) mendatang.

“Nah ini yang akan sedang kita deploy ke Kilang Cilacap, mudah-mudahan di Q1-2025 kita sudah memproduksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF dari UCO (Used Cooking Oil) di kilang nabati Cilacap,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Jumat (27/12/2024).

Teknologi yang dimaksud, lanjut Oki, adalah teknologi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA). Selain itu, dia menyebutkan pihaknya juga sudah menguasai dua teknologi lainnya yakni melalui hidrogenasi dan isomerisasi untuk bisa mengolah minyak jelantah menjadi SAF.

Kita membutuhkan teknologi HEFA, Hydro-processed Esters and Fatty Acids, yang sudah kita kuasai, saat ini kita membutuhkan 2 teknologi setidaknya, hydrogenation ya, proses hidrogenasi dan isomerisasi, di mana kita nanti bisa mengatur jumlah rantai dan propertis dari Sustainable Aviation Fuel ini,” imbuhnya.

Teknologi tersebut, ungkap Oki sudah terbukti paten mengubah minyak jelantah menjadi SAF setidaknya seperti yang sudah dilakukan oleh pihaknya melalui laboratorium milik pihaknya yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

“Dan ini sudah kita buktikan, kita punya pilot plan di lab Pertamina Pulo Gadung, dan hasilnya sangat bagus, bahkan untuk 1 tower reaktor, kita memiliki yield yang salah satu yang paling tinggi di dunia,” tambahnya.

Viral Peringatan Darurat Garuda Biru Banjiri Medsos, Pilkada Lalu PPN

Peringatan darurat. (Dok. Istimewa)

Revisi UU Pilkada yang direncanakan dilakukan DPR pada Agustus lalu langsung membuat banyak masyarakat bergerak. Bahkan membuat topik Peringatan Darurat dengan gambar Garuda Biru menggema di media sosial.

Peringatan Darurat yang disuarakan masyarakat melalui medsos itu juga jadi salah satu topik terpopuler di CNBC Indonesia sepanjang 2024. Saat itu gambar garuda dengan latar biru dan tulisan Peringatan Darurat dengan cepat menyebar di banyak media sosial termasuk X dan Instagram.

Di media sosial X, topik Peringatan Darurat juga langsung menjadi salah satu trending topic pada hari itu. Topik lain yang juga langsung jadi banyak dibicarakan adalah tagar #KawalPutusanMK.

Postingan itu muncul tak lama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan partai politik boleh mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Namun pihak DPR kala itu langsung memutuskan mengadakan rapat membahas revisi UU pilkada.

Banyak kalangan yang menyuarakan revisi itu digunakan untuk menganulir putusan yang diberikan MK pada Selasa 20 Agustus 2024 sebelumnya. Anggapan itu dibantah Achmad Baldowi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).

Menurutnya pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan berbentrokan dengan putusan MK

terkait syarat pencalonan.

Penelusuran CNBC Indonesia, gerakan Peringatan Darurat sendiri sebagai ajakan untuk mengawal bersama jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada Kamis (22/8/2024), ribuan masyarakat berbagai kalangan juga turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi terkait hal ini. Mulai dari buruh, organisasi masyarakat, artis, musisi hingga komedian menuntut DPR tidak melawan dan mengubah keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Di hari yang sama, DPR akhirnya membatalkan rapat revisi UU Pilkada. Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR kala itu mengumumkan pembatalan dan menjelaskan alasannya karena tidak terpenuhi aturan persidangan.

“Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, setelah ditunda 30 menit, kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan,” kata Dasco dalam konferensi pers.