Mahasiswa Ngamuk Pakai Palu di Kampus, 8 Orang Jadi Korban

Orang-orang berjalan melewati spanduk Universitas Hosei di dekat pintu masuk kampus Tama universitas tersebut setelah seorang wanita melakukan serangan palu di dalam ruang kelas, di Machida di pinggiran barat Tokyo pada 10 Januari 2025. Delapan orang terluka dalam serangan palu di sebuah universitas di Tokyo pada 10 Januari, dengan seorang mahasiswa berusia 22 tahun ditangkap di tempat kejadian, kata media Jepang. (Foto oleh Philip FONG / AFP)

Seorang mahasiswa menjadi tersangka penyerangan dengan palu di sebuah universitas di Jepang. Akibat serangannya, sebanyak 8 orang luka-luka.

Melansir AFP, penyerangan dengan palu terjadi di Kampus Tama, Universitas Hosei di Tokyo pada Jumat (10/1/2025) sore waktu setempat.

Laporan media lokal NHK menyebut tersangka adalah mahasiswa perempuan berusia 22 tahun jurusan sosiologi.

“Penyerang, seorang mahasiswa wanita (jurusan) sosiologi, telah mengayunkan palu selama kelas,” demikian laporan media, mengutip sumber polisi setempat.

Beberapa laporan mengatakan orang-orang terlihat berdarah dari kepala. Sebuah keterangan menyebut, wanita itu memiliki frustrasi terpendam karena kerap diabaikan.

Kasus tersebut menambah panjang daftar kejahatan di Negeri Sakura. Ada beberapa kasus penusukan dan bahkan penembakan di Jepang, termasuk pembunuhan mantan perdana menteri Shinzo Abe pada 2022.

Pada Desember, seorang siswa sekolah menengah pertama ditikam sampai mati dan seorang lainnya terluka di sebuah restoran cepat saji di Jepang. Seorang pria kemudian ditangkap atas serangan itu.

Pada Januari 2022, tiga orang ditikam di luar Universitas Tokyo yang bergengsi sebelum ujian masuk perguruan tinggi di seluruh negeri.

Para korban termasuk seorang anak laki-laki berusia 18 tahun, seorang gadis berusia 17 tahun dan seorang pria berusia 72 tahun.

Polisi kemudian menangkap seorang anak berusia 17 tahun, yang ditahan di gerbang universitas setelah serangan tersebut.

https://takingnotespodcast.com/

Biden-Trump Respons ‘Kiamat’ LA Buat Rumah Artis Hollywood Jadi Abu

Foto Kolase Presiden AS Joe Biden dan Mantan Presiden AS Donald Trump. (AP Photo)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberi respon terkait kebakaran hutan terparah yang terjadi di Los Angeles (LA), negara bagian California. Menurutnya, bencana ini merupakan kebakaran terburuk dalam sejarah.

“Ini adalah kebakaran yang paling luas dan merusak dalam sejarah California,” kata Biden dalam pertemuan khusus dengan pejabat senior pemerintahan di Gedung Putih pada Kamis waktu setempat, seperti dikutip AFP Jumat (10/1/2025).

Biden mengatakan orang-orang di Los Angeles “hidup dalam mimpi buruk”. Ia memuji petugas pemadam kebakaran yang menurutnya telah berlari ke dalam api untuk memerangi kobaran api sebagai “pahlawan”.

Presiden yang akan lengser tersebut mengatakan pemerintah federal akan menanggung 100% biaya penanganan bencana tersebut selama 180 hari pertama. Ini dilakukan atas permintaan gubernur Demokrat California Gavin Newsom.

Biden mengatakan ia akan mengerahkan 400 petugas pemadam kebakaran federal dan 30 pesawat pemadam kebakaran serta helikopter ke Los Angeles. Pentagon akan mengirim delapan pesawat besar dan 500 personel penanggulangan kebakaran hutan.

Wakil Presiden dan mantan calon presiden Kamala Harris, juga menggambarkan kebakaran tersebut sebagai “apokaliptik” alias kiamat. Kamala sendiri berasal dari California.

Tak hanya Biden, Presiden terpilih AS Donald Trump juga buka suara terkait kebakaran parah di LA. Namun komentarnya memicu pertikaian politik dengan Biden dan gubernur California dari Partai Demokrat.

Trump melancarkan serangkaian serangan tanpa bukti yang menuduh Newsom atas berbagai kegagalan. Termasuk membuang-buang air yang seharusnya dapat digunakan untuk memadamkan api guna melindungi sejenis ikan.

“Gavin Newscum harus mengundurkan diri. Ini semua salahnya!!!” kata Trump di jejaring sosial Truth Social miliknya.

Trump menambahkan bahwa kebakaran Los Angeles yang mematikan menunjukkan bahwa tanggal 20 Januari, saat ia menggantikan Biden di Gedung Putih, harusnya datang lebih cepat.

“Biarkan ini menjadi, dan menjadi lambang, ketidakmampuan dan kesalahan manajemen yang parah dari Duo Biden/Newscum,” katanya.

Biden sendiri membalas ucapan Trump. Ia mengatakan orang-orang seharusnya “tidak membuat kesepakatan politik tentang hal ini” saat ia mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat pemerintahan di Gedung Putih.

Biden seharusnya berangkat ke Italia untuk menemui Paus Fransiskus dalam perjalanan luar negeri terakhirnya sebagai presiden pada hari Kamis. Namun hal ini dibatalkannya Rabu malam untuk tinggal dan menangani kebakaran.

“Saya akan segera meninggalkan kantor ini, tetapi ini bukan tentang politik,” katanya.

“Ini tentang memberi orang rasa aman bahwa kita akan dapat mengendalikan ini,” tegasnya.

Sebenarnya, dalam unggahan Truth Social lain, Trump juga menuduh Biden mengalihkan uang ke kebijakan iklim “Green New Scam” alih-alih Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA).

Biden telah berulang kali membantah telah mengalihkan dana dari FEMA, termasuk setelah badai menghantam Amerika Serikat pada Oktober, ketika Trump mengatakan dia malah mengirimkan uang tersebut kepada para migran.

https://freeebay.net/

 

Yusril Rapat Bareng Mensesneg Prasetyo, Bahas Pelantikan Kepala Daerah

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (CNBC Indonesia/Emir)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Pertemuan itu membahas jadwal pelantikan kepada daerah.

Saat itu, Yusril juga membawa dokumen dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait kepala daerah terpilih yang masih bersengketa dan tidak.

Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya. Sengketa ini jalan terus di MK, tapi yang tidak ada sengketa bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apalah dilantik lebih dahulu,” kata Yusril kepada wartawan.

Namun, menurut dia, masih ada dua putusan MK yang perlu diklarifikasi jika ingin melantik calon kepala daerah yang tidak bersengketa.

“Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan, apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa atau bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dahulu. Jadi hanya masalah teknis ini yang kami bicarakan dengan Mensesneg,” kata Yusril.

Lebih lanjut, dia akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan MK untuk menyelesaikan masalah teknis ini. Supaya tidak ada masalah ke depannya.

https://disneygraphy.com/

Yusril Ungkap Prabowo Mau Gembleng Kepala Daerah di Magelang Jateng

Yusril Ihza Mahendra. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada kepala daerah. Rencananya pembekalan itu seperti yang diikuti oleh anggota Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Mulanya, Yusril menjelaskan bahwa roda pemerintahan terus berjalan. Dengan adanya calon kepala daerah yang baru dilantik perlu dilakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

“Dan juga keinginan bapak presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang. Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di kompleks Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Lebih lanjut, Yusril bilang pembekalan itu perlu dilakukan supaya program pemerintah pusat dan daerah itu sejalan. Hanya saja, dia belum bisa membeberkan kapan rencana ini bisa dilakukan, melihat masih ada kepala daerah yang berada pada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga yang dibahas bersama Mensesneg Prasetyo Hadi siang ini.

Menurut Yusril, ada usulan agar pemerintah bisa melantik lebih dahulu para calon kepala daerah yang tidak bersengketa. Namun hal itu masih terganjal dua putusan MK yang perlu diverifikasi kembali.

“Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan, apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak, apabila sudah selesai sengketa. Atau bisa dilantik yang tidak bersengketa lebih dahulu,” terangnya.

https://crazyforliberty.com/

Siap-siap! Cukai Minuman Berpemanis Dirancang Berlaku Mulai Juni 2025

Seorang pengunjung berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (10/9/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberlakukan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai Semester II-2025.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Akbar Harfianto mengatakan hal ini, dengan mempertimbangkan target cukai MBDK dalam UU APBN 2025.

“Saat ini target untuk implementasi sesuai APBN di semester II,” kata Akbar saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah tentu akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli untuk menetapkan skema tarifnya, termasuk untuk menentukan ambang batas atau threshold kadar gula dalam MBDK nya.

“Secara teknis kita sudah siapkan pp pmk sampai aturan teknis di bawahnya sambil tunggu tadi apakah dari sisi kondisi daya beli masyarakat bisa atau mampu tambah beban,” tuturnya.

Akbar menekankan, prioritas utama pengenaan cukai MBDK pada paruh kedua tahun ini atau mulai Juni 2025 adalah untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan masyarakat, bukan hanya sekedar optimalisasi penerimaan.

“Jadi jangan disalah artikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya, sehingga kebutuhan fiskal policy perlu atau tidak untuk ranah itu,” ucapnya.

Akbar memastikan, tidak semua MBDK akan terdampak kebijakan pungutan cukai ini, ia memastikan akan ada threshold atau ambang batas besaran gulanya.

“Dari sisi pentarifan memang tidak semua terkena, dari MBDK dianalisis kami ada 2 kondisi yaitu on trade atau off trade, on trade itu dari pabrik industri dia sudah berupa kemasan, atau off trade yang gerai-gerai tadi,” tutur Akbar.

“Mana yang akan dikenakan ini kita masih bahas teknis, tetap kita perhatikan beban administrasi dibanding impact kita akan lihat penyebabnya seperti apa,” ungkapnya.

https://crazyforliberty.com/

Hujan Biang Kerok Harga Cabai Meroket, 70% di Jawa Tengah Gagal Panen

Penjual melayani pembeli cabai rawit merah di Pasar Palmerah, Jakarta, Jum'at (3/11/2023). Harga cabai terpantau sedang dalam tren naik dan terus beterbangan. Bahkan harga cabai rawit merah sudah mencapai Rp100.000/kg. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Harga cabai rawit merah terpantau masih tinggi meski ada tren penurunan.

Di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini, Jumat (10/1/2025) secara rata-rata di tingkat eceran mendapai Rp117.800 per kg. Turun Rp550 dari sehari sebelumya.

Penurunan harga juga terjadi pada harga cabai lainnya. Situs Informasi Pangan Jakarta melaporkan, harga cabai merah keriting turun Rp298 ke Rp74.693 per kg, harga cabai merah besar turun Rp565 per Rp68.252 per kg, dan harga cabai rawit hijau anjlok Rp1.922 ke Rp78.507 per kg.

Secara rata-rata harian nasional, Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga eceran cabai rawit merah hari ini turun Rp660 ke Rp73.570 per kg dan harga cabai merah keriting turun Rp180 ke Rp51.290 per kg.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo membeberkan sebab musabab terjadinya fluktuasi harga cabai saat ini. Saat menghadiri rapat koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cabai bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), petani cabai, dan pihak terkait, Kamis (9/1/2025) secara daring, Tunov mengungkapkan gagal panen yang dialami petani.

“Penyebab kenaikan harga ini yang pasti karena banjir atau kalau bahasa kami, tergenang air tanaman kami. Itu kalau cabai, tergenang air dalam kurun waktu 1 bulan, tidak akan pernah ada yang kuat,” katanya, seperti dirilis Bapanas dalam keterangan resmi.

“Kalau di wilayah Jawa tengah itu bisa sampai 70%, kegagalan karena hujan. (Selain itu) produktivitas turun karena rontok bunga (akibat) hujan, angin. Itu bunga banyak yang rontok akhirnya probabilitas per pohon itu berkurang drastis bisa sampai di 50%. (Lalu) petani banyak yang mengganti (tanam cabai dengan) komoditas tanaman lain,” imbuh Tunov.

Ia juga mengutarakan transisi sentra panen cabai juga turut memengaruhi pasokan. Katanya, saat Jawa Timur selesai panen akan beralih ke masa panen di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini kerap terjadi di awal, tengah, dan akhir setiap tahunnya.

“Terakhir, (terjadinya) hujan dari pagi, sangat berpengaruh. Misalnya kami di Jawa Tengah, hujan dari pagi, hari ini tidak ada yang panen, untuk besok di Jakarta stok pasti akan kosong di pasar. Makanya ini yang menyebabkan fluktuasi tinggi. Kalau besok cuacanya mendukung, petani akan serempak panen, maka harga akan terkoreksi lumayan tajam,” bebernya.

Guna mengantisipasi itu, Tunov mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengimbau untuk segera dilakukan penggantian terhadap tanaman yang rusak. Ini supaya di Februari dan Maret 2025 hingga momen Idulfitri nanti stok cabai dapat tercukupi.

Sementara itu, Bapanas menyebut fluktuasi harga cabai, baik di tingkat produsen maupun konsumen di awal tahun merupakan tren berulang, setelah beberapa waktu sebelumnya harga cabai mengalami depresiasi. Hal ini bisa dijelaskan dari data panel harga Badan Pangan.

“Dapat kita lihat, harga cabai merah keriting di tingkat produsen di 2024 mulai menurun sejak September. Oktober agak di bawah. November harganya Rp14.000 per kg di petani. Ini sebenarnya para sedulur petani cabai kita sedih,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

“Di sisi konsumen juga sama. Sebenarnya Januari sampai Desember 2024, kalau kita rata-ratakan, harga yang diperoleh konsumen masih masuk di range harga acuan, baik batas bawah maupun batas atas,” sambungnya.

Ketut pun mengatakan tren harga cabai di awal 2025 persis seperti yang terjadi di awal 2024.

“Memang di Januari tahun ini sama dengan periode sebelumnya. Rerata harganya di atas harga acuan kita. Nanti Februari mulai akan turun dan Maret akan masuk lagi ke range batas bawah dan batas atas,” bebernya.

Bapanas, ujarnya, akan memetakan daerah mana saja yang mengalami kenaikan harga dan akan didorong suplai cabai dari daerah yang surplus.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengharapkan dukungan secara bersama untuk menstabilkan harga cabai. “Mohon dukungannya, kita lihat dalam 1 minggu ke depan. Tapi tentu langkah stabilisasi, kita ambil bersama-sama. Bagaimana nanti di masing-masing daerah bisa menyediakan cabai dengan harga petani. Jadi konsumen akan terbantu sedikit,” ucapnya.

“Kemudian, kami ada namanya bazar program murah. Nanti teman-teman champion bisa sekaligus melakukan promosi. Lalu kami di Badan Pangan Nasional masih ada dukungan FDP. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga untuk membantu meringankan di sisi hilir konsumen, agar pergerakan harga bisa kita kendalikan lebih baik tentunya,” tutup Maino.

Secara terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memengaruhi inflasi, terutama pada sektor pangan.

“Oleh karena itu, melalui pendekatan yang komprehensif hulu hilir bersama stakeholder pangan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai, sehingga inflasi juga tetap terjaga,” ujar Arief.

Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) diklaim dapat mendorong kestabilan harga cabai, utamanya menjelang bulan Ramadan pada Maret mendatang. Untuk diketahui, sepanjang 2024 pemerintah bersama segenap stakeholder pangan telah melaksanakan FDP yang realisasi totalnya mencapai 750 ribu kilogram (kg). Dari itu, FDP cabai total terlaksana sebanyak 250 ribu kg. Ini terdiri dari cabai merah besar 206,4 kg; cabai merah keriting 38,7 ribu kg; dan cabai rawit merah 4,9 ribu kg.

https://eleanor-lyons.com/

Menteri Hanggodo Ngaku Lagi Tunggu Wangsit Soal MLFF, Ada Apa?

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jumat (10/1/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Nasib penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia masih menggantung. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyiratkan belum ada kepastian terkait kapan waktu penerapan teknologi tersebut.

“Nanti kita berdoa dulu lah, dapat wangsitnya kapan,” ucap Dody saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (10/1/2025).

Sebagai informasi, MLFF merupakan sistem pembayaran tol yang memungkinkan kendaraan melewati gerbang tol tanpa harus berhenti, mengandalkan sensor dan teknologi komunikasi digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian panjang di jalan tol.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses diskusi dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai operator.

“Belum. Belum ada perkembangan (terbaru terkait kapan implementasi MLFF dimulai). (Proses diskusi dengan vendor?) Ya, tetap jalan,” ujar Zainal.

Pada tahun 2025, Zainal menyebut pertemuan teknis antara operator dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan terus dilakukan.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. Salah satu temuannya adalah BPK menilai penerapan sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di jalan tol belum dilakukan sesuai ketentuan.

“Penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” seperti dikutip dari IHPS I Tahun 2024.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Kepala BPJT mengevaluasi kembali secara komprehensif atas perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Proyek Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF. Evaluasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

https://tegobe.com/

Gak Cuma Nikel Cs, Prabowo Juga Bakal Hilirisasi Sektor Migas

Prabowo Pastikan PPN 12% Berlaku 1 Januari

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal ini tertuang dalam dalam dalam Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Sebagaimana dalam aturan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi ketua Satgas Hilirisasi. Dengan adanya Satgas ini, pemerintah akan memperluas sektor hilirisasi di dalam negeri bukan hanya pada sektor pertambangan.

Bahlil menyebutkan bahwa sektor lain yang juga akan dilakukan hilirisasi di Indonesia adalah pada sektor minyak dan gas bumi (migas) salah satunya menjadi metanol.

“Kemudian oil and gas itu sekarang kita lagi mendorong untuk membangun metanol. Karena kita dari B35 ke B40, kita membutuhkan 2,3 juta ton metanol. Dan metanol dalam produksi dalam negeri kita tidak lebih dari 500 ribu,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Hilirisasi sektor migas itu perlu didorong lantaran Indonesia sendiri saat ini masih mengimpor metanol untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai 80%-nya.

“Artinya kita selama ini impor 80%. Nah ini kita dorong untuk kita bangun (pabrik) metanol di Bojonegoro,” tambahnya.

Selain metanol, Bahlil juga mengatakan pihaknya akan mendorong pembangunan pabrik amonia khususnya di Papua Barat untuk mendorong pertumbuhan industri di wilayah tersebut.

“Kemudian amonia. Kita akan dorong untuk di Papua, di Papua Barat. Termasuk pada industri-industri lain yang kita dorong. Perikanan, pertanian, kehutanan. Ini bagian penting yang kita harus dorong. Karena apa? Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup. Jadi hilirisasi ini pencipta lapangan pekerjaan tapi dengan gaji yang berkualitas,” tandasnya.

Mengutip Pasal 1 Keppres No 1/2025 ini, disebutkan bahwa: Satgas Hilirisasi dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang minerba, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Serta mendorong percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan.

Lebih lanjut Satgas bertugas melakukan koordinasi perumusan regulasi, standar prioritas usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara.

Termasuk memetakan wilayah usaha, penyesuaian dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, hingga merekomendasi proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai perbankan-non bank hingga APBN.

https://comptonhistory.com/

Harga Beras Dunia Turun, Kepala Badan Pangan Sebut RI Penyebabnya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025)

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop impor beras pada tahun ini disebut berdampak pada penurunan harga beras di pasar internasional. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025).

“Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor 4 produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$640 per metrik ton, turun lagi ke US$590 sampai US$ 490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” ucap Arief, dikutip dari keteranganya, Jumat (10/1/2025).

Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5% (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$622-US$655 per metrik ton.

Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, harganya mulai menurun di rentang US$455-US$514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang US$430-US$490 per metrik ton.

Sementara itu, mengutip The FAO All Rice Price Index (FARPI) disebutkan, Indeks di Desember 2024 menurun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8% dibandingkan tahun 2023.

“Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” ujarnya.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958, yakni 1,54%. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

“Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional. Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

“Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Zulhas.

“Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.

https://panthanpress.com/

Menlu Sugiono Datangi Kantor BPK, Bahas WTP Hingga UN Board of Auditor

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025). (Dokumentasi BPK RI)

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergi antara BPK dengan pemerintah guna peningkatan peran BPK RI di dunia internasional.

Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Sugiono menjelaskan, kunjungan itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang lebih dekat antara Kemlu dan BPK. Tak lupa Sugiono menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemlu.

“Merupakan sesuatu yang menurut kami hasil dari kerja keras semua pihak untuk kerja berdasarkan good governance,” ujarnya.

Menurut Sugiono, turut dipaparkan kiprah BPK di kancah internasional yang diberikan kepercayaan oleh beberapa organisasi. Termasuk keikutsertaan dalam INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI serta berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

“Tentu saja dalam kaitannya dengan pemilihan UN Board of Auditor, kami juga hadir di sini menyampaikan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan akan kerja seiring sejalan dengan BPK dalam rangka menggolkan BPK RI sebagai UN Board of Auditor,” kata Sugiono.

Budi Prijono selaku Wakil Ketua BPK menjelaskan, selain bersilaturahmi, pertemuan juga membahas kerja sama antara BPK dan Kemlu yang selama ini sudah berjalan baik.

“Karena beberapa kegiatan BPK terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan dunia internasional, kami selalu mendapat supporting dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, menurut dia, BPK juga berharap mendapatkan dukungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional di luar negeri di masa mendatang.

“Dan apa yang disampaikan Bapak Menlu tadi berkaitan dengan UN Board of Auditor, kami juga berharap Kemlu dengan jajarannya di manapun berada untuk bisa men-support kami di dalam bidding nanti di UN,” kata Budi.

https://beatsbysarz.com/