Gicomusic – PBN (Private Blog Network)

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada kepala daerah. Rencananya pembekalan itu seperti yang diikuti oleh anggota Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Mulanya, Yusril menjelaskan bahwa roda pemerintahan terus berjalan. Dengan adanya calon kepala daerah yang baru dilantik perlu dilakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

“Dan juga keinginan bapak presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang. Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di kompleks Istana Negara, Kota Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

Lebih lanjut, Yusril bilang pembekalan itu perlu dilakukan supaya program pemerintah pusat dan daerah itu sejalan. Hanya saja, dia belum bisa membeberkan kapan rencana ini bisa dilakukan, melihat masih ada kepala daerah yang berada pada proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hal itu juga yang dibahas bersama Mensesneg Prasetyo Hadi siang ini.

Menurut Yusril, ada usulan agar pemerintah bisa melantik lebih dahulu para calon kepala daerah yang tidak bersengketa. Namun hal itu masih terganjal dua putusan MK yang perlu diverifikasi kembali.

“Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan, apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak, apabila sudah selesai sengketa. Atau bisa dilantik yang tidak bersengketa lebih dahulu,” terangnya.

https://crazyforliberty.com/

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberlakukan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai Semester II-2025.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Akbar Harfianto mengatakan hal ini, dengan mempertimbangkan target cukai MBDK dalam UU APBN 2025.

“Saat ini target untuk implementasi sesuai APBN di semester II,” kata Akbar saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah tentu akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli untuk menetapkan skema tarifnya, termasuk untuk menentukan ambang batas atau threshold kadar gula dalam MBDK nya.

“Secara teknis kita sudah siapkan pp pmk sampai aturan teknis di bawahnya sambil tunggu tadi apakah dari sisi kondisi daya beli masyarakat bisa atau mampu tambah beban,” tuturnya.

Akbar menekankan, prioritas utama pengenaan cukai MBDK pada paruh kedua tahun ini atau mulai Juni 2025 adalah untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan masyarakat, bukan hanya sekedar optimalisasi penerimaan.

“Jadi jangan disalah artikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya, sehingga kebutuhan fiskal policy perlu atau tidak untuk ranah itu,” ucapnya.

Akbar memastikan, tidak semua MBDK akan terdampak kebijakan pungutan cukai ini, ia memastikan akan ada threshold atau ambang batas besaran gulanya.

“Dari sisi pentarifan memang tidak semua terkena, dari MBDK dianalisis kami ada 2 kondisi yaitu on trade atau off trade, on trade itu dari pabrik industri dia sudah berupa kemasan, atau off trade yang gerai-gerai tadi,” tutur Akbar.

“Mana yang akan dikenakan ini kita masih bahas teknis, tetap kita perhatikan beban administrasi dibanding impact kita akan lihat penyebabnya seperti apa,” ungkapnya.

https://crazyforliberty.com/

Harga cabai rawit merah terpantau masih tinggi meski ada tren penurunan.

Di Jakarta, harga cabai rawit merah hari ini, Jumat (10/1/2025) secara rata-rata di tingkat eceran mendapai Rp117.800 per kg. Turun Rp550 dari sehari sebelumya.

Penurunan harga juga terjadi pada harga cabai lainnya. Situs Informasi Pangan Jakarta melaporkan, harga cabai merah keriting turun Rp298 ke Rp74.693 per kg, harga cabai merah besar turun Rp565 per Rp68.252 per kg, dan harga cabai rawit hijau anjlok Rp1.922 ke Rp78.507 per kg.

Secara rata-rata harian nasional, Panel Harga Badan Pangan mencatat, harga eceran cabai rawit merah hari ini turun Rp660 ke Rp73.570 per kg dan harga cabai merah keriting turun Rp180 ke Rp51.290 per kg.

Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo membeberkan sebab musabab terjadinya fluktuasi harga cabai saat ini. Saat menghadiri rapat koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cabai bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), petani cabai, dan pihak terkait, Kamis (9/1/2025) secara daring, Tunov mengungkapkan gagal panen yang dialami petani.

“Penyebab kenaikan harga ini yang pasti karena banjir atau kalau bahasa kami, tergenang air tanaman kami. Itu kalau cabai, tergenang air dalam kurun waktu 1 bulan, tidak akan pernah ada yang kuat,” katanya, seperti dirilis Bapanas dalam keterangan resmi.

“Kalau di wilayah Jawa tengah itu bisa sampai 70%, kegagalan karena hujan. (Selain itu) produktivitas turun karena rontok bunga (akibat) hujan, angin. Itu bunga banyak yang rontok akhirnya probabilitas per pohon itu berkurang drastis bisa sampai di 50%. (Lalu) petani banyak yang mengganti (tanam cabai dengan) komoditas tanaman lain,” imbuh Tunov.

Ia juga mengutarakan transisi sentra panen cabai juga turut memengaruhi pasokan. Katanya, saat Jawa Timur selesai panen akan beralih ke masa panen di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini kerap terjadi di awal, tengah, dan akhir setiap tahunnya.

“Terakhir, (terjadinya) hujan dari pagi, sangat berpengaruh. Misalnya kami di Jawa Tengah, hujan dari pagi, hari ini tidak ada yang panen, untuk besok di Jakarta stok pasti akan kosong di pasar. Makanya ini yang menyebabkan fluktuasi tinggi. Kalau besok cuacanya mendukung, petani akan serempak panen, maka harga akan terkoreksi lumayan tajam,” bebernya.

Guna mengantisipasi itu, Tunov mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengimbau untuk segera dilakukan penggantian terhadap tanaman yang rusak. Ini supaya di Februari dan Maret 2025 hingga momen Idulfitri nanti stok cabai dapat tercukupi.

Sementara itu, Bapanas menyebut fluktuasi harga cabai, baik di tingkat produsen maupun konsumen di awal tahun merupakan tren berulang, setelah beberapa waktu sebelumnya harga cabai mengalami depresiasi. Hal ini bisa dijelaskan dari data panel harga Badan Pangan.

“Dapat kita lihat, harga cabai merah keriting di tingkat produsen di 2024 mulai menurun sejak September. Oktober agak di bawah. November harganya Rp14.000 per kg di petani. Ini sebenarnya para sedulur petani cabai kita sedih,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa.

“Di sisi konsumen juga sama. Sebenarnya Januari sampai Desember 2024, kalau kita rata-ratakan, harga yang diperoleh konsumen masih masuk di range harga acuan, baik batas bawah maupun batas atas,” sambungnya.

Ketut pun mengatakan tren harga cabai di awal 2025 persis seperti yang terjadi di awal 2024.

“Memang di Januari tahun ini sama dengan periode sebelumnya. Rerata harganya di atas harga acuan kita. Nanti Februari mulai akan turun dan Maret akan masuk lagi ke range batas bawah dan batas atas,” bebernya.

Bapanas, ujarnya, akan memetakan daerah mana saja yang mengalami kenaikan harga dan akan didorong suplai cabai dari daerah yang surplus.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono mengharapkan dukungan secara bersama untuk menstabilkan harga cabai. “Mohon dukungannya, kita lihat dalam 1 minggu ke depan. Tapi tentu langkah stabilisasi, kita ambil bersama-sama. Bagaimana nanti di masing-masing daerah bisa menyediakan cabai dengan harga petani. Jadi konsumen akan terbantu sedikit,” ucapnya.

“Kemudian, kami ada namanya bazar program murah. Nanti teman-teman champion bisa sekaligus melakukan promosi. Lalu kami di Badan Pangan Nasional masih ada dukungan FDP. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga untuk membantu meringankan di sisi hilir konsumen, agar pergerakan harga bisa kita kendalikan lebih baik tentunya,” tutup Maino.

Secara terpisah, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memengaruhi inflasi, terutama pada sektor pangan.

“Oleh karena itu, melalui pendekatan yang komprehensif hulu hilir bersama stakeholder pangan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai, sehingga inflasi juga tetap terjaga,” ujar Arief.

Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) diklaim dapat mendorong kestabilan harga cabai, utamanya menjelang bulan Ramadan pada Maret mendatang. Untuk diketahui, sepanjang 2024 pemerintah bersama segenap stakeholder pangan telah melaksanakan FDP yang realisasi totalnya mencapai 750 ribu kilogram (kg). Dari itu, FDP cabai total terlaksana sebanyak 250 ribu kg. Ini terdiri dari cabai merah besar 206,4 kg; cabai merah keriting 38,7 ribu kg; dan cabai rawit merah 4,9 ribu kg.

https://eleanor-lyons.com/

Nasib penerapan sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia masih menggantung. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyiratkan belum ada kepastian terkait kapan waktu penerapan teknologi tersebut.

“Nanti kita berdoa dulu lah, dapat wangsitnya kapan,” ucap Dody saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (10/1/2025).

Sebagai informasi, MLFF merupakan sistem pembayaran tol yang memungkinkan kendaraan melewati gerbang tol tanpa harus berhenti, mengandalkan sensor dan teknologi komunikasi digital. Program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi antrian panjang di jalan tol.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Zainal Fatah menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses diskusi dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) sebagai operator.

“Belum. Belum ada perkembangan (terbaru terkait kapan implementasi MLFF dimulai). (Proses diskusi dengan vendor?) Ya, tetap jalan,” ujar Zainal.

Pada tahun 2025, Zainal menyebut pertemuan teknis antara operator dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan terus dilakukan.

Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. Salah satu temuannya adalah BPK menilai penerapan sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF) di jalan tol belum dilakukan sesuai ketentuan.

“Penyelenggaraan proyek sistem transaksi nontunai nirsentuh berbasis MLFF belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” seperti dikutip dari IHPS I Tahun 2024.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan Menteri PUPR untuk menginstruksikan Kepala BPJT mengevaluasi kembali secara komprehensif atas perjanjian kerja sama Penyelenggaraan Proyek Sistem Transaksi Nontunai Nirsentuh Berbasis MLFF. Evaluasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

https://tegobe.com/

Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal ini tertuang dalam dalam dalam Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Sebagaimana dalam aturan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ditunjuk menjadi ketua Satgas Hilirisasi. Dengan adanya Satgas ini, pemerintah akan memperluas sektor hilirisasi di dalam negeri bukan hanya pada sektor pertambangan.

Bahlil menyebutkan bahwa sektor lain yang juga akan dilakukan hilirisasi di Indonesia adalah pada sektor minyak dan gas bumi (migas) salah satunya menjadi metanol.

“Kemudian oil and gas itu sekarang kita lagi mendorong untuk membangun metanol. Karena kita dari B35 ke B40, kita membutuhkan 2,3 juta ton metanol. Dan metanol dalam produksi dalam negeri kita tidak lebih dari 500 ribu,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Hilirisasi sektor migas itu perlu didorong lantaran Indonesia sendiri saat ini masih mengimpor metanol untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai 80%-nya.

“Artinya kita selama ini impor 80%. Nah ini kita dorong untuk kita bangun (pabrik) metanol di Bojonegoro,” tambahnya.

Selain metanol, Bahlil juga mengatakan pihaknya akan mendorong pembangunan pabrik amonia khususnya di Papua Barat untuk mendorong pertumbuhan industri di wilayah tersebut.

“Kemudian amonia. Kita akan dorong untuk di Papua, di Papua Barat. Termasuk pada industri-industri lain yang kita dorong. Perikanan, pertanian, kehutanan. Ini bagian penting yang kita harus dorong. Karena apa? Mereka juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup. Jadi hilirisasi ini pencipta lapangan pekerjaan tapi dengan gaji yang berkualitas,” tandasnya.

Mengutip Pasal 1 Keppres No 1/2025 ini, disebutkan bahwa: Satgas Hilirisasi dibentuk dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang minerba, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Serta mendorong percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, serta energi baru terbarukan.

Lebih lanjut Satgas bertugas melakukan koordinasi perumusan regulasi, standar prioritas usaha, ketersediaan pembiayaan, dan penerimaan negara.

Termasuk memetakan wilayah usaha, penyesuaian dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, hingga merekomendasi proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai perbankan-non bank hingga APBN.

https://comptonhistory.com/

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop impor beras pada tahun ini disebut berdampak pada penurunan harga beras di pasar internasional. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025).

“Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor 4 produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$640 per metrik ton, turun lagi ke US$590 sampai US$ 490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” ucap Arief, dikutip dari keteranganya, Jumat (10/1/2025).

Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5% (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$622-US$655 per metrik ton.

Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, harganya mulai menurun di rentang US$455-US$514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang US$430-US$490 per metrik ton.

Sementara itu, mengutip The FAO All Rice Price Index (FARPI) disebutkan, Indeks di Desember 2024 menurun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8% dibandingkan tahun 2023.

“Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” ujarnya.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958, yakni 1,54%. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

“Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional. Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

“Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Zulhas.

“Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.

https://panthanpress.com/

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergi antara BPK dengan pemerintah guna peningkatan peran BPK RI di dunia internasional.

Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Sugiono menjelaskan, kunjungan itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang lebih dekat antara Kemlu dan BPK. Tak lupa Sugiono menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemlu.

“Merupakan sesuatu yang menurut kami hasil dari kerja keras semua pihak untuk kerja berdasarkan good governance,” ujarnya.

Menurut Sugiono, turut dipaparkan kiprah BPK di kancah internasional yang diberikan kepercayaan oleh beberapa organisasi. Termasuk keikutsertaan dalam INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI serta berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

“Tentu saja dalam kaitannya dengan pemilihan UN Board of Auditor, kami juga hadir di sini menyampaikan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan akan kerja seiring sejalan dengan BPK dalam rangka menggolkan BPK RI sebagai UN Board of Auditor,” kata Sugiono.

Budi Prijono selaku Wakil Ketua BPK menjelaskan, selain bersilaturahmi, pertemuan juga membahas kerja sama antara BPK dan Kemlu yang selama ini sudah berjalan baik.

“Karena beberapa kegiatan BPK terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan dunia internasional, kami selalu mendapat supporting dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, menurut dia, BPK juga berharap mendapatkan dukungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional di luar negeri di masa mendatang.

“Dan apa yang disampaikan Bapak Menlu tadi berkaitan dengan UN Board of Auditor, kami juga berharap Kemlu dengan jajarannya di manapun berada untuk bisa men-support kami di dalam bidding nanti di UN,” kata Budi.

https://beatsbysarz.com/

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut persaingan usaha sangat berpengaruh bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Secara spesifik, Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, menggarisbawahi bahwa dibutuhkan peningkatan 29 persen persaingan usaha secara nasional untuk mencapai target tersebut.

Pernyataan ini dikemukakannya dalam kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025 yang diselenggarakan di Gedung KPPU Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam penjelasannya, Ifan menyebut peran KPPU sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. Terdapat 16 perkara persaingan usaha dan 18 perkara pengawasan kemitraan UMKM dengan total pengenaan denda sebesar Rp 56,6 miliar.

KPPU juga menerima 149 notifikasi merger dan akuisisi, naik 2 persen dibandingkan tahun lalu. Dalam mendorong reformasi kebijakan, KPPU mengeluarkan 15 saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dengan tingkat efektif 93 persen, naik 36 persen dibandingkan tahun lalu.

Ifan juga menjelaskan bahwa CEDS Universitas Padjadjaran telah mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha tahun 2024 sebesar 4,95 poin, naik tipis dari 4,91 di tahun 2023. Penelitian oleh Prof. Maman Setiawan dari Universitas Padjadjaran lebih lanjut menyimpulkan bahwa indeks persaingan usaha berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan, kenaikan 1 persen indeks persaingan usaha, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001 unit. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan peningkatan IPU sebesar 29 persen sehingga IPU menjadi 6,33 poin. KPPU menyebut target tersebut tidak bisa diwujudkan KPPU sendirian.

“Pemerintah menjelaskan persaingan usaha masuk dalam RPJMN 2025-2029 dengan target skala 6 poin untuk IPU di tahun 2029. Untuk mencapai itu, dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha, dan tidak bisa diwujudkan sendiri oleh KPPU. Ini bisa terjadi apabila KPPU diperkuat kewenangan penegakan hukum dan sumber daya keuangannya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan amandemen UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional untuk persaingan usaha,” ujar Ifan.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Prof. Ningrum Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPPU. Hal ini mengingat kinerja positif KPPU, meski ditengah ketidaksempurnaan undang-undang karena mampu memperkarakan lebih dari 500 kasus selama ini.

Prof. Ningrum turut mengamini urgensi amandeman atas UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional persaingan usaha. Ningrum juga meminta KPPU mulai mempertimbangan pendekatan persaingan usaha yang kolaboratif (coopetition) dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Prof. Telisa Aulia Falianty selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia menilai perlunya peningkatan pengawasan KPPU di sektor teknologi dan digital, sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi seperti sektor jasa, dan di program-program unggulan Pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menggarisbawasi pentingnya persaingan usaha menjadi suatu movement (pergerakan). Untuk itu disarankan KPPU masuk ke persaingan usaha di program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, dan nikel.

Sebagai bagian dari kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025, KPPU turut meluncurkan buku “Persaingan Usaha Dalam Rangkaian Kata: Kompilasi Pemikiran Konstruktif untuk Navigasi Kebijakan Persaingan pada Era Ekonomi Modern.”

Buku tersebut disusun oleh Anggota KPPU lintas periode dan berisikan pandangan strategis terkait isu-isu yang patut menjadi perhatian bagi KPPU dan persaingan usaha saat ini dan di masa mendatang. Kegiatan diakhiri dengan peresmian Ruang Faisal Basri di Gedung KPPU sebagai penghargaan bagi salah satu Anggota KPPU Periode I yang wafat pada 5 September 2024 tersebut.

https://brcapitals.com/

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan permintaan maaf, karena sistem inti administrasi pajak yang baru diimplementasikan per 1 Januari 2025, yakni coretax masih sulit diakses para wajib pajak.

“Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” sebagaimana termuat dalam Keterangan Tertulis terkait Implementasi Coretax DJP bernomor KT-02/2025, Jumat (10/1/2025).

Dalam keterangan tertulis tersebut, Ditjen Pajak berjanji terus berupaya memperbaiki kendala yang ada serta memastikan layanan Coretax DJP dapat berjalan dengan baik.

Adapun berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan menurut Ditjen Pajak di antaranya Memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth, hingga penunjukan penanggung jawab perusahaan (role access / impersonate) dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.

Selain itu, pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam bentuk *.xml. Sampai saat ini, kapasitas sistem aplikasi coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak.

Perbaikan terkait pendaftaran juga telah diperbaiki meliputi pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).

Adapula perbaikan dari sisi pembayaran yang meliputi aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP. Di samping itu, layanan pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga telah diperbaiki.

Dalam keterangan tertulis itu, DJP atau Ditjen Pajak juga telah mencatat sejumlah wajib pajak yang berhasil mendapat sertifikat digital maupun elektronik untuk menandatangani faktur pajak. Per 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB jumlah wajib pajak yang mendapat sertifikat tandatangan faktur pajak itu berjumlah 126.590.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221

Ditjen Pajak juga mengingatkan, Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak.

“DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru,” tulis DJP dalam keterangan tertulisnya.

Ditjen Pajak turut memastikan akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aplikasi yang terdapat dalam Coretax DJP, termasuk peningkatan kapasitas Coretax DJP. “DJP berterima kasih atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak dalam membantu pemerintah memilliki sistem informasi yang maju,” tulis DJP.

https://dewilanjar.com/

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Bank Syariah Indonesia akan menyusul PT Pegadaian untuk mendapatkan kegiatan usaha.

“Yang berikutnya lagi sedang berproses bank syariah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sebagaimana diketahui, PT Pegadaian yang sejak 2021 resmi menjadi anak usaha PT BRI (Persero) Tbk mendapat persetujuan kegiatan usaha Bullion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat nomor S-325/PL.02/2024.

Melalui izin tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bullion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI M Candra Utama mengatakan, perolehan persetujuan ini sejalan dengan visi besar Holding Ultra Mikro untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Indonesia.

“Kami yakin, dengan sinergi yang semakin solid, Pegadaian dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan berbasis aset emas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebagai induk holding, BRI terus berkomitmen mendukung Pegadaian dalam mewujudkan misi ini. Sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai layanan yang inovatif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan menyambut baik peraturan OJK tersebut, mengingat dua tahun terakhir ini Pegadaian menanti restu untuk dapat melaksanakan usaha ekosistem emas tersebut.

“Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai,” kata Damar.

Gadai sebagai core bisnis PT Pegadaian, 90% nya masih di dominasi oleh gadai emas. Kurang lebih transaksi sampai dengan November menghasilkan omzet sebanyak Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton.

“Hal ini tentunya juga didukung oleh Anak Usaha kami, Galeri 24. Insyaalah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bullion,” ujar Damar.

Sebagai informasi, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion menyebutkan, kegiatan usaha bulion meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Seluruh kegiatan itu bisa dilakukan dengan prinsip syariah.

Usaha bulion, dalam POJK, diatur dapat menyimpang dan menyalurkan simpanan nasabah sebagai pembiayaan. Lembaga jasa keuangan wajib mensyaratkan agunan 100% dari nilai pembiayaan emas.

https://idsurvival.com/