2 Tetangga Dekat RI Bersatu: Buat Zona Ekonomi Khusus-5.000 Proyek

Ilustrasi bendera Malaysia dan Singapura

Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membangun zona ekonomi khusus di perbatasan kedua negara. Kesepatakan ini dilakukan untuk mendorong investasi dan pergerakan orang dan barang.

“Ini adalah proyek penting yang akan dibangun di atas kekuatan Singapura dan Johor yang saling melengkapi, sehingga kita berdua dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kita, dan bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke wilayah kita,” kata Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam konferensi pers dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

“Ada banyak kekuatan yang dapat kita manfaatkan dari kedua belah pihak,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Selasa (7/1/2025).

Baca:

Laut Merah Membara, Kapal Perang AS Dibombardir Rudal & Drone

Sementara Anwar menggambarkan zona tersebut sebagai “inisiatif unik“. Karena, katanya, sangat jarang Anda menemukan dua negara bekerja sama sebagai satu tim.

Secara rinci, zona tersebut akan didirikan di negara bagian Johor di selatan Malaysia. Nantinya wilayah itu dihubungkan oleh jalan lintas ke Singapura.

Zona ini berpusat di salah satu perlintasan perbatasan darat tersibuk di dunia, dengan rata-rata lebih dari 300.000 orang melewatinya setiap hari. Wilayah tersebut luasnya bakal mencapai 3.571 kilometer persegi (1.380 mil persegi), hampir lima kali lebih besar dari Singapura.

Baca:

Kabar Baru Perang Dagang Donald Trump, Tarif Baru Tak Akan Menakutkan

Zona tersebut akan menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan Singapura yang kekurangan lahan itu untuk berekspansi. Hal ini juga memberi mereka akses ke biaya tenaga kerja yang lebih murah dan kumpulan pekerja yang lebih besar.

Sementara Malaysia mendapatkan akses yang lebih baik ke konektivitas laut dan udara Singapura. Kementerian ekonomi Malaysia mengatakan pergerakan perbatasan akan dipermudah dengan jalur imigrasi otomatis dan izin tanpa kertas untuk barang.

Kebijakan dan insentif termasuk keringanan pajak, hibah, dan peraturan yang lebih mudah juga akan disiapkan. Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengatakan kepada wartawan bahwa kedua belah pihak berharap untuk menarik 50 proyek di zona ekonomi tersebut dalam lima tahun pertama sejak dimulainya, yang akan menghasilkan 20.000 pekerjaan terampil yang tercipta.

Malaysia juga akan mendirikan dan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang ingin mendirikan usaha di kawasan tersebut. Sementara Singapura akan merancang dukungan pendanaan untuk membantu perusahaan Singapura yang ingin berinvestasi di sana.

Perlu diketahui, banyak perusahaan multinasional memiliki kantor pusat regional di Singapura. Di mana Bandara Changi di kota tersebut lebih dekat ke Johor daripada Bandara Internasional Kuala Lumpur.

gicomusic.com

Tak Mau Impor, Zulhas Bidik Produksi Beras 32,8 Juta Ton Tahun Ini

Pekerja menata beras di Kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan produksi beras Indonesia bisa mencapai 32,8 juta ton pada tahun ini. Zulhas mengaku optimistis target tersebut bisa dicapai.

“32,8 juta kan produksi beras diperkirakan 32,8 ya syukur-syukur bisa lebih karena udah bagus kan harga bagus, udah bagus terus musim juga bagus 32,8,” ungkap Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Baca:

HPP Baru Beras-Jagung Berlaku 15 Januari & 1 Februari, Ini Alasannya

Menurut Zulhas, pada puncak musim panen awal tahun kali ini jatuh pada bulan Maret. Produksi beras diprediksi bisa mencapai 2,2 juta ton.

“Jadi kita tadi panen raya kan sekarang panennya meningkat Januari aja Menteri Pertanian sudah menyampaikan ada peningkatan yang signifikan dari 0,8, 1,3. Kemudian produksi keluar itu sampai 2,2 juta 0,8 jadi naik itu dan puncak panen nanti Maret April jadi agak maju sikit,” sebutnya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan terkait dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap produk hasil petani gabah beras berlaku mulai 15 Januari 2025. Sementara Harga Acuan Pemerintah (HAP) jagung mulai berlaku 1 Februari 2025.

Baca:

Kantor Staf Presiden Soroti Harga Bawang Putih-Minyakita, Curigai Ini

Dalam kebijakan tersebut nantinya pemerintah melalui Perum Bulog akan membeli gabah beras sebesar Rp 6.500 dan HPP beras di gudang Bulog yang awalnya Rp 11.000 per Kg akan menjadi Rp 12.000 per Kg. Sementara HAP jagung sebesar Rp 5.500.

“Karena khawatirnya kalau diberlakukan sekarang, nanti stok yang ada, bukan menyelesaikan masalah kan karena tujuannya kan jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap,” ujarnya

gicomusic.com

Apa Itu Doktrin Nuklir Baru Putin? Jalan Menuju Perang Dunia ke-3

Rudal balistik Bulava diluncurkan dari kapal selam selama uji coba di Laut Okhotsk, dalam gambar diam dari video yang dirilis pada 29 Oktober 2024. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Pemerintah Rusia secara resmi mengesahkan doktrin nuklir baru yang disebut sebagai Dasar-dasar Kebijakan Negara di Bidang Pencegahan Nuklir, Selasa (19/11/2024).

Doktrin yang tertulis sepanjang empat halaman ini menguraikan kondisi dan ancaman yang dapat memicu penggunaan senjata nuklir oleh Rusia.

Hal ini terjadi di tengah perang yang masih berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, dengan fokus utama Moskow untuk merebut secara penuh wilayah Donbass dan Krimea.

Baca:

RI Bakal Bangun Nuklir, Ini 29 Wilayah Paling Potensial

“Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu, atau sekutunya Belarusia, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka,” kata doktrin baru tersebut, yang diteken Presiden Vladimir Putin.

Agresi terhadap Federasi Rusia dan (atau) sekutunya oleh negara non-nuklir mana pun dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dianggap sebagai serangan gabungan mereka,” tambah pernyataan itu.

Ditambahkan pula bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam skenario berikut:

1. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia atau sekutunya.

2. Jika senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya menyerang wilayah Rusia atau sekutunya, atau digunakan untuk menyerang unit atau fasilitas militer Rusia di luar negeri.

3. Jika dampak musuh pada pemerintah atau fasilitas militer Rusia yang sangat penting dapat melemahkan kemampuan serangan nuklir balasan.

4. Jika agresi terhadap Rusia atau Belarus yang melibatkan senjata konvensional menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka.

5. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang lepas landas atau peluncuran pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, pesawat nirawak, kendaraan terbang hipersonik atau lainnya dan penyeberangannya ke perbatasan Rusia.

Ancaman langsung pada Amerika Serikat (AS)?

Hal ini sendiri ditekan setelah Presiden AS Joe Biden mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington ke Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia. Secara teknis, rudal yang diizinkan untuk dipakai menyerang Rusia adalah Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATACMS. Rudal ini dapat menempuh jarak sekitar 190 mil.

Putin mengatakan pada 12 September bahwa persetujuan Barat untuk langkah tersebut akan berarti keterlibatan langsung negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Ini dikarenakan infrastruktur dan personel militer NATO harus dilibatkan dalam penargetan dan penembakan rudal.

“Pencegahan nuklir ditujukan untuk memastikan bahwa musuh potensial memahami keniscayaan pembalasan jika terjadi agresi terhadap Federasi Rusia dan/atau sekutunya,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Bersama-sama, Rusia dan AS mengendalikan 88% hulu ledak nuklir dunia. Putin adalah pengambil keputusan utama Rusia terkait penggunaan persenjataan nuklir Rusia.

Perubahan dalam doktrin tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan bukan suatu kebetulan bahwa pengumuman versi baru pada hari Selasa diikuti oleh keputusan Washington selama dua hari untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh tersebut untuk menyerang target di Rusia.

Selama berbulan-bulan, Presiden AS Joe Biden telah mempertimbangkan risiko eskalasi semacam itu.

Meski begitu, peneliti senior di lembaga pemikir pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute di Inggris, Jack Watling, mengatakan penggunaan rudal jarak jauh Barat ke wilayah Rusia ‘tentu saja tidak akan’ memicu respons nuklir Moskow seperti yang ditakutkan sebagian pihak di Barat.

“Namun Rusia dapat meningkatkan berbagai cara untuk mengenakan biaya kepada Barat, mulai dari sabotase bawah laut hingga penggunaan proksi untuk mengganggu perdagangan di Bab Al Mandab selat di lepas Laut Merah tempat serangan terhadap pengiriman barang dikaitkan dengan pemberontak Houthi Yaman,” ujarnya kepada AP.

Di sisi lain, peneliti Carnegie Russia and Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, mencatat bahwa situasi saat ini memberi Putin godaan besar untuk melakukan eskalasi dan menandai ‘titik kritis yang sangat berbahaya’.

“Putin mungkin ingin memberi Barat dua pilihan yang sulit: ‘Apakah Anda menginginkan perang nuklir? Anda akan mendapatkannya,’ atau ‘Mari kita akhiri perang ini sesuai dengan ketentuan Rusia,'” tulisnya di X.

gicomusic.com

Greenland Ingin Segera Merdeka dari Denmark Gara-Gara Trump

An image taken on June 18, 2019 of the Kangersuneq glacial ice fields in Kapissisillit, Greenland. Milder weather than normal since the start of summer, led to the UN's weather agency voicing concern that the hot air which produced the recent extreme heat wave in Europe could be headed toward Greenland where it could contribute to increased melting of ice. (AP Photo/Keith Virgo)

Perdana Menteri (PM) Greenland, Mute Egede, menekankan keinginannya untuk mengejar kemerdekaan dari Denmark dalam pidato Tahun Barunya. Ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam retorika seputar masa depan pulau di Kutub Utara tersebut.

Pidato Egede muncul setelah komentar Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk memiliki Greenland. Trump juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama Greenland dengan negara-negara lain.

Baca:

17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

Gerakan kemerdekaan sedang menarik perhatian publik di Greenland dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena pengungkapan kesalahan oleh otoritas Denmark selama abad ke-20, termasuk kampanye pengendalian kelahiran paksa yang diluncurkan pada 1960-an.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953, namun kini menjadi wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan pada 2009 memperoleh hak untuk menyatakan kemerdekaannya melalui pemungutan suara.

Pada2023, pemerintah Greenland mempresentasikan rancangan konstitusi pertamanya.

“Sejarah dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa kerja sama kami dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh,” kata Egede, dikutip dari Reuters, Sabtu (4/1/2025).

“Sekarang saatnya bagi negara kita untuk mengambil langkah selanjutnya. Seperti negara-negara lain di dunia, kita harus bekerja untuk menghilangkan hambatan-hambatan kerja sama – yang dapat kita gambarkan sebagai belenggu kolonialisme – dan melangkah maju,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa terserah kepada rakyat Greenland untuk memutuskan kemerdekaan, tapi a tidak mengatakan kapan pemungutan suara dapat dilakukan.

Meskipun mayoritas dari 57.000 penduduk Greenland mendukung kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu dan potensi dampaknya terhadap standar hidup.

Pemerintah Greenland sudah dua kali menolak tawaran dari Trump untuk membeli pulau itu, pada 2019 dan sekali lagi tahun lalu. Egede menegaskan bahwa Greenland adalah milik mereka. Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual.

gicomusic.com

6,5 Juta Anak Terima Susu Gratis Setiap Hari, Budi Arie Mau Tingkatkan

Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan saat ini produksi susu yang dihasilkan koperasi Indonesia hanya bisa memenuhi kemampuan suplai 1,3 juta liter per hari. Artinya baru mencapai 6,5 juta anak per hari.

“Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” katanya di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

“1,3 juta liter per hari kalau saya katakan satu orang minum susu 200 mili liter, atau 0,5 liter itu berarti kemampuan koperasi kita baru 6,5 juta orang bagi penerima makan berigizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kepasitas,” sambungnnya.

Ia mengatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional hanya itu yang bisa disuplai oleh koperasi susu Indonesia.

Pilihan Redaksi

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengatakan peran Menkop pada program unggulan Prabowo ini akan mengarahkan bahan baku kebutuhan pangan melalui koperasi. Setidaknya ada 1.923 koperasi yang siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

“Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras dan lainnya,” katanya.

Selain itu ia juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo, agar program makan bergizi gratis ini menggunakan bahan baku asli Indonesia.

“Arahan presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia. Dari desa, sehingga bisa menggerakan ekonomi masyarakat, bukan impor,” kata Budi Arie.

gicomusic.com

Pertamina Sulap Minyak Jelantah Jadi Avtur, Begini Respon Bos Garuda

Wamildan Tsani Panjaitan, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)

Dunia maskapai buka suara perihal terobosan terbaru dari PT Pertamina (Persero), yakni memanfaatkan minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai (used cooking oil/UCO) menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan (bioavtur).

Atas adanya inovasi Pertamina, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Wamildan Tsani Panjaitan mengatakan, pihaknya mendukung program pemerintah termasuk implementasi bioavtur dari minyak jelantah.

Hanya saja memang, saat ini implementasi pemakaian bioavtur itu belum bisa dilakusanakan, karena masih harus membutuhkan waktu. “(Implementasi bioavtur dari minyak jelantah) kayaknya masih lama ya artinya kita tunggu saja masih prosesnya masih panjang. Namun tentunya kami dalam hal ini airline di BUMN tentunya akan support program yang ada,” terang Wamildan dalam konferensi pers persiapan lebaran, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Asal tahu saja, PT Pertamina (Persero) menargetkan pengaplikasian teknologi yang bisa mengolah minyak jelantah atau minyak goreng bekas pakai UCO menjadi bahan bakar penerbangan ramah lingkungan di Kilang BBM milik perseroan.

SVP Research & Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengungkapkan pihaknya akan mengaplikasikan teknologi yang bisa mengolah minyak jelantah menjadi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, setidaknya pada Kuartal 1 2025 (Q1-2025) mendatang.

“Nah ini yang akan sedang kita deploy ke Kilang Cilacap, mudah-mudahan di Q1-2025 kita sudah memproduksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF dari UCO (Used Cooking Oil) di kilang nabati Cilacap,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Jumat (27/12/2024).

Teknologi yang dimaksud, lanjut Oki, adalah teknologi Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA). Selain itu, dia menyebutkan pihaknya juga sudah menguasai dua teknologi lainnya yakni melalui hidrogenasi dan isomerisasi untuk bisa mengolah minyak jelantah menjadi SAF.

Kita membutuhkan teknologi HEFA, Hydro-processed Esters and Fatty Acids, yang sudah kita kuasai, saat ini kita membutuhkan 2 teknologi setidaknya, hydrogenation ya, proses hidrogenasi dan isomerisasi, di mana kita nanti bisa mengatur jumlah rantai dan propertis dari Sustainable Aviation Fuel ini,” imbuhnya.

Teknologi tersebut, ungkap Oki sudah terbukti paten mengubah minyak jelantah menjadi SAF setidaknya seperti yang sudah dilakukan oleh pihaknya melalui laboratorium milik pihaknya yang berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

“Dan ini sudah kita buktikan, kita punya pilot plan di lab Pertamina Pulo Gadung, dan hasilnya sangat bagus, bahkan untuk 1 tower reaktor, kita memiliki yield yang salah satu yang paling tinggi di dunia,” tambahnya.

Viral Peringatan Darurat Garuda Biru Banjiri Medsos, Pilkada Lalu PPN

Peringatan darurat. (Dok. Istimewa)

Revisi UU Pilkada yang direncanakan dilakukan DPR pada Agustus lalu langsung membuat banyak masyarakat bergerak. Bahkan membuat topik Peringatan Darurat dengan gambar Garuda Biru menggema di media sosial.

Peringatan Darurat yang disuarakan masyarakat melalui medsos itu juga jadi salah satu topik terpopuler di CNBC Indonesia sepanjang 2024. Saat itu gambar garuda dengan latar biru dan tulisan Peringatan Darurat dengan cepat menyebar di banyak media sosial termasuk X dan Instagram.

Di media sosial X, topik Peringatan Darurat juga langsung menjadi salah satu trending topic pada hari itu. Topik lain yang juga langsung jadi banyak dibicarakan adalah tagar #KawalPutusanMK.

Postingan itu muncul tak lama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan partai politik boleh mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Namun pihak DPR kala itu langsung memutuskan mengadakan rapat membahas revisi UU pilkada.

Banyak kalangan yang menyuarakan revisi itu digunakan untuk menganulir putusan yang diberikan MK pada Selasa 20 Agustus 2024 sebelumnya. Anggapan itu dibantah Achmad Baldowi yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg).

Menurutnya pembahasan revisi UU Pilkada tidak akan berbentrokan dengan putusan MK

terkait syarat pencalonan.

Penelusuran CNBC Indonesia, gerakan Peringatan Darurat sendiri sebagai ajakan untuk mengawal bersama jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada Kamis (22/8/2024), ribuan masyarakat berbagai kalangan juga turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi terkait hal ini. Mulai dari buruh, organisasi masyarakat, artis, musisi hingga komedian menuntut DPR tidak melawan dan mengubah keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Di hari yang sama, DPR akhirnya membatalkan rapat revisi UU Pilkada. Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR kala itu mengumumkan pembatalan dan menjelaskan alasannya karena tidak terpenuhi aturan persidangan.

“Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR, setelah ditunda 30 menit, kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan,” kata Dasco dalam konferensi pers.