Harga Beras Dunia Turun, Kepala Badan Pangan Sebut RI Penyebabnya

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025)

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menyetop impor beras pada tahun ini disebut berdampak pada penurunan harga beras di pasar internasional. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025).

“Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor 4 produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$640 per metrik ton, turun lagi ke US$590 sampai US$ 490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” ucap Arief, dikutip dari keteranganya, Jumat (10/1/2025).

Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5% (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim Bapanas, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$622-US$655 per metrik ton.

Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, harganya mulai menurun di rentang US$455-US$514 per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang US$430-US$490 per metrik ton.

Sementara itu, mengutip The FAO All Rice Price Index (FARPI) disebutkan, Indeks di Desember 2024 menurun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8% dibandingkan tahun 2023.

“Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia,” ujarnya.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958, yakni 1,54%. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

“Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum yang strategis dalam memperkuat stok beras nasional. Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

“Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi,” kata Zulhas.

“Jangan coba-coba merubah atau mengalih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus yang sudah dibangun sedemikian rupa. Tiba-tiba dialihkan. Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah,” tegasnya.

https://panthanpress.com/

Menlu Sugiono Datangi Kantor BPK, Bahas WTP Hingga UN Board of Auditor

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025). (Dokumentasi BPK RI)

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Budi Prijono bertemu Menteri Luar Negeri RI Sugiono di kantor BPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Pertemuan itu dalam rangka memperkuat sinergi antara BPK dengan pemerintah guna peningkatan peran BPK RI di dunia internasional.

Dalam keterangan pers setelah pertemuan, Sugiono menjelaskan, kunjungan itu bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang lebih dekat antara Kemlu dan BPK. Tak lupa Sugiono menyampaikan terima kasih atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemlu.

“Merupakan sesuatu yang menurut kami hasil dari kerja keras semua pihak untuk kerja berdasarkan good governance,” ujarnya.

Menurut Sugiono, turut dipaparkan kiprah BPK di kancah internasional yang diberikan kepercayaan oleh beberapa organisasi. Termasuk keikutsertaan dalam INTOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI serta berbagai kegiatan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas pada lembaga-lembaga internasional.

“Tentu saja dalam kaitannya dengan pemilihan UN Board of Auditor, kami juga hadir di sini menyampaikan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dan akan kerja seiring sejalan dengan BPK dalam rangka menggolkan BPK RI sebagai UN Board of Auditor,” kata Sugiono.

Budi Prijono selaku Wakil Ketua BPK menjelaskan, selain bersilaturahmi, pertemuan juga membahas kerja sama antara BPK dan Kemlu yang selama ini sudah berjalan baik.

“Karena beberapa kegiatan BPK terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan dunia internasional, kami selalu mendapat supporting dari rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri,” ujar Budi.

Oleh karena itu, menurut dia, BPK juga berharap mendapatkan dukungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan internasional di luar negeri di masa mendatang.

“Dan apa yang disampaikan Bapak Menlu tadi berkaitan dengan UN Board of Auditor, kami juga berharap Kemlu dengan jajarannya di manapun berada untuk bisa men-support kami di dalam bidding nanti di UN,” kata Budi.

https://beatsbysarz.com/

Ketua KPPU Ungkap Syarat Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Tercapai

Dok KPPU

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa menyebut persaingan usaha sangat berpengaruh bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen. Secara spesifik, Ifan, sapaan akrab Fanshurullah, menggarisbawahi bahwa dibutuhkan peningkatan 29 persen persaingan usaha secara nasional untuk mencapai target tersebut.

Pernyataan ini dikemukakannya dalam kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025 yang diselenggarakan di Gedung KPPU Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam penjelasannya, Ifan menyebut peran KPPU sepanjang tahun 2024 mengalami peningkatan. Terdapat 16 perkara persaingan usaha dan 18 perkara pengawasan kemitraan UMKM dengan total pengenaan denda sebesar Rp 56,6 miliar.

KPPU juga menerima 149 notifikasi merger dan akuisisi, naik 2 persen dibandingkan tahun lalu. Dalam mendorong reformasi kebijakan, KPPU mengeluarkan 15 saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah dengan tingkat efektif 93 persen, naik 36 persen dibandingkan tahun lalu.

Ifan juga menjelaskan bahwa CEDS Universitas Padjadjaran telah mengeluarkan hasil Indeks Persaingan Usaha tahun 2024 sebesar 4,95 poin, naik tipis dari 4,91 di tahun 2023. Penelitian oleh Prof. Maman Setiawan dari Universitas Padjadjaran lebih lanjut menyimpulkan bahwa indeks persaingan usaha berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Disebutkan, kenaikan 1 persen indeks persaingan usaha, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,001 unit. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan peningkatan IPU sebesar 29 persen sehingga IPU menjadi 6,33 poin. KPPU menyebut target tersebut tidak bisa diwujudkan KPPU sendirian.

“Pemerintah menjelaskan persaingan usaha masuk dalam RPJMN 2025-2029 dengan target skala 6 poin untuk IPU di tahun 2029. Untuk mencapai itu, dibutuhkan lompatan tingkat persaingan usaha, dan tidak bisa diwujudkan sendiri oleh KPPU. Ini bisa terjadi apabila KPPU diperkuat kewenangan penegakan hukum dan sumber daya keuangannya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan amandemen UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional untuk persaingan usaha,” ujar Ifan.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara Prof. Ningrum Sirait yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPPU. Hal ini mengingat kinerja positif KPPU, meski ditengah ketidaksempurnaan undang-undang karena mampu memperkarakan lebih dari 500 kasus selama ini.

Prof. Ningrum turut mengamini urgensi amandeman atas UU No. 5/1999 dan adanya strategi nasional persaingan usaha. Ningrum juga meminta KPPU mulai mempertimbangan pendekatan persaingan usaha yang kolaboratif (coopetition) dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Lebih lanjut, Prof. Telisa Aulia Falianty selaku Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter Universitas Indonesia menilai perlunya peningkatan pengawasan KPPU di sektor teknologi dan digital, sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi seperti sektor jasa, dan di program-program unggulan Pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga menggarisbawasi pentingnya persaingan usaha menjadi suatu movement (pergerakan). Untuk itu disarankan KPPU masuk ke persaingan usaha di program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, dan nikel.

Sebagai bagian dari kegiatan Outlook Persaingan Usaha 2025, KPPU turut meluncurkan buku “Persaingan Usaha Dalam Rangkaian Kata: Kompilasi Pemikiran Konstruktif untuk Navigasi Kebijakan Persaingan pada Era Ekonomi Modern.”

Buku tersebut disusun oleh Anggota KPPU lintas periode dan berisikan pandangan strategis terkait isu-isu yang patut menjadi perhatian bagi KPPU dan persaingan usaha saat ini dan di masa mendatang. Kegiatan diakhiri dengan peresmian Ruang Faisal Basri di Gedung KPPU sebagai penghargaan bagi salah satu Anggota KPPU Periode I yang wafat pada 5 September 2024 tersebut.

https://brcapitals.com/

Coretax Masih Sulit Diakses, Ditjen Pajak Minta Maaf-Hilangkan Sanksi

Logo Coretax Pajak. (Dok. DJP)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan permintaan maaf, karena sistem inti administrasi pajak yang baru diimplementasikan per 1 Januari 2025, yakni coretax masih sulit diakses para wajib pajak.

“Dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh wajib pajak atas terdapatnya kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur-fitur layanan Coretax DJP yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan keterlambatan layanan administrasi perpajakan,” sebagaimana termuat dalam Keterangan Tertulis terkait Implementasi Coretax DJP bernomor KT-02/2025, Jumat (10/1/2025).

Dalam keterangan tertulis tersebut, Ditjen Pajak berjanji terus berupaya memperbaiki kendala yang ada serta memastikan layanan Coretax DJP dapat berjalan dengan baik.

Adapun berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan menurut Ditjen Pajak di antaranya Memperluas jaringan dan peningkatan kapasitas bandwidth, hingga penunjukan penanggung jawab perusahaan (role access / impersonate) dan penunjukan penanggung jawab kegiatan administrasi perusahaan (PIC) dalam rangka pembuatan faktur pajak.

Selain itu, pembuatan faktur pajak baik yang disampaikan secara biasa maupun dalam bentuk *.xml. Sampai saat ini, kapasitas sistem aplikasi coretax DJP sudah dapat menerima faktur yang dikirim dalam bentuk *.xml sampai dengan 100 faktur per pengiriman dan akan terus ditingkatkan kapasitasnya serta perbaikan fitur pencetakan dokumen faktur pajak.

Perbaikan terkait pendaftaran juga telah diperbaiki meliputi pengaturan ulang kata sandi, pemadanan NIK-NPWP, pelaksanaan update data, dan penggunaan kode otorisasi sertifikat elektronik melalui pengenalan wajah (face recognition).

Adapula perbaikan dari sisi pembayaran yang meliputi aplikasi pembuatan kode billing, pemindahbukuan, dan pembayaran tunggakan (utang pajak) berupa STP maupun SKP. Di samping itu, layanan pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga telah diperbaiki.

Dalam keterangan tertulis itu, DJP atau Ditjen Pajak juga telah mencatat sejumlah wajib pajak yang berhasil mendapat sertifikat digital maupun elektronik untuk menandatangani faktur pajak. Per 9 Januari 2025 pukul 18.55 WIB jumlah wajib pajak yang mendapat sertifikat tandatangan faktur pajak itu berjumlah 126.590.

Sementara itu, wajib pajak yang sudah berhasil membuat faktur pajak yaitu sebesar 34.401 dengan jumlah faktur pajak yang telah dibuat 845.514 dan faktur pajak yang telah divalidasi atau disetujui sebesar 236.221

Ditjen Pajak juga mengingatkan, Wajib Pajak tidak perlu khawatir adanya pengenaan sanksi administrasi apabila dalam masa transisi terdapat keterlambatan penerbitan faktur pajak maupun pelaporan pajak.

“DJP memastikan tidak ada beban tambahan kepada Wajib Pajak sebagai akibat penggunaan sistem yang berbeda antara sistem yang selama ini digunakan dengan sistem yang baru,” tulis DJP dalam keterangan tertulisnya.

Ditjen Pajak turut memastikan akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan seluruh aplikasi yang terdapat dalam Coretax DJP, termasuk peningkatan kapasitas Coretax DJP. “DJP berterima kasih atas kerja sama dan kesabaran wajib pajak dalam membantu pemerintah memilliki sistem informasi yang maju,” tulis DJP.

https://dewilanjar.com/

Airlangga Ungkap Bank Syariah Bakal Susul Pegadaian Jadi Bank Emas

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman))

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Bank Syariah Indonesia akan menyusul PT Pegadaian untuk mendapatkan kegiatan usaha.

“Yang berikutnya lagi sedang berproses bank syariah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Sebagaimana diketahui, PT Pegadaian yang sejak 2021 resmi menjadi anak usaha PT BRI (Persero) Tbk mendapat persetujuan kegiatan usaha Bullion dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui surat nomor S-325/PL.02/2024.

Melalui izin tersebut, Pegadaian dapat melakukan kegiatan usaha Bullion yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI M Candra Utama mengatakan, perolehan persetujuan ini sejalan dengan visi besar Holding Ultra Mikro untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif di Indonesia.

“Kami yakin, dengan sinergi yang semakin solid, Pegadaian dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan berbasis aset emas,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sebagai induk holding, BRI terus berkomitmen mendukung Pegadaian dalam mewujudkan misi ini. Sinergi antara BRI, Pegadaian, dan PNM diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai layanan yang inovatif, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan menyambut baik peraturan OJK tersebut, mengingat dua tahun terakhir ini Pegadaian menanti restu untuk dapat melaksanakan usaha ekosistem emas tersebut.

“Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun non gadai,” kata Damar.

Gadai sebagai core bisnis PT Pegadaian, 90% nya masih di dominasi oleh gadai emas. Kurang lebih transaksi sampai dengan November menghasilkan omzet sebanyak Rp 230 triliun, dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton, juga saldo Tabungan Emas yang mencapai 10,3 ton.

“Hal ini tentunya juga didukung oleh Anak Usaha kami, Galeri 24. Insyaalah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bullion,” ujar Damar.

Sebagai informasi, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion menyebutkan, kegiatan usaha bulion meliputi simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Seluruh kegiatan itu bisa dilakukan dengan prinsip syariah.

Usaha bulion, dalam POJK, diatur dapat menyimpang dan menyalurkan simpanan nasabah sebagai pembiayaan. Lembaga jasa keuangan wajib mensyaratkan agunan 100% dari nilai pembiayaan emas.

https://idsurvival.com/

2 Tetangga Dekat RI Bersatu: Buat Zona Ekonomi Khusus-5.000 Proyek

Ilustrasi bendera Malaysia dan Singapura

Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membangun zona ekonomi khusus di perbatasan kedua negara. Kesepatakan ini dilakukan untuk mendorong investasi dan pergerakan orang dan barang.

“Ini adalah proyek penting yang akan dibangun di atas kekuatan Singapura dan Johor yang saling melengkapi, sehingga kita berdua dapat menjadi lebih kompetitif, meningkatkan proposisi nilai kita, dan bersama-sama menarik lebih banyak investasi ke wilayah kita,” kata Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong dalam konferensi pers dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

“Ada banyak kekuatan yang dapat kita manfaatkan dari kedua belah pihak,” tambahnya, seperti dikutip AFP, Selasa (7/1/2025).

Baca:

Laut Merah Membara, Kapal Perang AS Dibombardir Rudal & Drone

Sementara Anwar menggambarkan zona tersebut sebagai “inisiatif unik“. Karena, katanya, sangat jarang Anda menemukan dua negara bekerja sama sebagai satu tim.

Secara rinci, zona tersebut akan didirikan di negara bagian Johor di selatan Malaysia. Nantinya wilayah itu dihubungkan oleh jalan lintas ke Singapura.

Zona ini berpusat di salah satu perlintasan perbatasan darat tersibuk di dunia, dengan rata-rata lebih dari 300.000 orang melewatinya setiap hari. Wilayah tersebut luasnya bakal mencapai 3.571 kilometer persegi (1.380 mil persegi), hampir lima kali lebih besar dari Singapura.

Baca:

Kabar Baru Perang Dagang Donald Trump, Tarif Baru Tak Akan Menakutkan

Zona tersebut akan menyediakan ruang yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan-perusahaan Singapura yang kekurangan lahan itu untuk berekspansi. Hal ini juga memberi mereka akses ke biaya tenaga kerja yang lebih murah dan kumpulan pekerja yang lebih besar.

Sementara Malaysia mendapatkan akses yang lebih baik ke konektivitas laut dan udara Singapura. Kementerian ekonomi Malaysia mengatakan pergerakan perbatasan akan dipermudah dengan jalur imigrasi otomatis dan izin tanpa kertas untuk barang.

Kebijakan dan insentif termasuk keringanan pajak, hibah, dan peraturan yang lebih mudah juga akan disiapkan. Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengatakan kepada wartawan bahwa kedua belah pihak berharap untuk menarik 50 proyek di zona ekonomi tersebut dalam lima tahun pertama sejak dimulainya, yang akan menghasilkan 20.000 pekerjaan terampil yang tercipta.

Malaysia juga akan mendirikan dan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang ingin mendirikan usaha di kawasan tersebut. Sementara Singapura akan merancang dukungan pendanaan untuk membantu perusahaan Singapura yang ingin berinvestasi di sana.

Perlu diketahui, banyak perusahaan multinasional memiliki kantor pusat regional di Singapura. Di mana Bandara Changi di kota tersebut lebih dekat ke Johor daripada Bandara Internasional Kuala Lumpur.

gicomusic.com

Tak Mau Impor, Zulhas Bidik Produksi Beras 32,8 Juta Ton Tahun Ini

Pekerja menata beras di Kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan produksi beras Indonesia bisa mencapai 32,8 juta ton pada tahun ini. Zulhas mengaku optimistis target tersebut bisa dicapai.

“32,8 juta kan produksi beras diperkirakan 32,8 ya syukur-syukur bisa lebih karena udah bagus kan harga bagus, udah bagus terus musim juga bagus 32,8,” ungkap Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Baca:

HPP Baru Beras-Jagung Berlaku 15 Januari & 1 Februari, Ini Alasannya

Menurut Zulhas, pada puncak musim panen awal tahun kali ini jatuh pada bulan Maret. Produksi beras diprediksi bisa mencapai 2,2 juta ton.

“Jadi kita tadi panen raya kan sekarang panennya meningkat Januari aja Menteri Pertanian sudah menyampaikan ada peningkatan yang signifikan dari 0,8, 1,3. Kemudian produksi keluar itu sampai 2,2 juta 0,8 jadi naik itu dan puncak panen nanti Maret April jadi agak maju sikit,” sebutnya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan terkait dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap produk hasil petani gabah beras berlaku mulai 15 Januari 2025. Sementara Harga Acuan Pemerintah (HAP) jagung mulai berlaku 1 Februari 2025.

Baca:

Kantor Staf Presiden Soroti Harga Bawang Putih-Minyakita, Curigai Ini

Dalam kebijakan tersebut nantinya pemerintah melalui Perum Bulog akan membeli gabah beras sebesar Rp 6.500 dan HPP beras di gudang Bulog yang awalnya Rp 11.000 per Kg akan menjadi Rp 12.000 per Kg. Sementara HAP jagung sebesar Rp 5.500.

“Karena khawatirnya kalau diberlakukan sekarang, nanti stok yang ada, bukan menyelesaikan masalah kan karena tujuannya kan jangan sampai petani yang panen nanti tidak terserap,” ujarnya

gicomusic.com

Apa Itu Doktrin Nuklir Baru Putin? Jalan Menuju Perang Dunia ke-3

Rudal balistik Bulava diluncurkan dari kapal selam selama uji coba di Laut Okhotsk, dalam gambar diam dari video yang dirilis pada 29 Oktober 2024. (Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Pemerintah Rusia secara resmi mengesahkan doktrin nuklir baru yang disebut sebagai Dasar-dasar Kebijakan Negara di Bidang Pencegahan Nuklir, Selasa (19/11/2024).

Doktrin yang tertulis sepanjang empat halaman ini menguraikan kondisi dan ancaman yang dapat memicu penggunaan senjata nuklir oleh Rusia.

Hal ini terjadi di tengah perang yang masih berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, dengan fokus utama Moskow untuk merebut secara penuh wilayah Donbass dan Krimea.

Baca:

RI Bakal Bangun Nuklir, Ini 29 Wilayah Paling Potensial

“Rusia akan mempertimbangkan serangan nuklir jika negara itu, atau sekutunya Belarusia, menghadapi agresi dengan penggunaan senjata konvensional yang menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan (atau) integritas teritorial mereka,” kata doktrin baru tersebut, yang diteken Presiden Vladimir Putin.

Agresi terhadap Federasi Rusia dan (atau) sekutunya oleh negara non-nuklir mana pun dengan partisipasi atau dukungan negara nuklir dianggap sebagai serangan gabungan mereka,” tambah pernyataan itu.

Ditambahkan pula bahwa senjata nuklir dapat digunakan dalam skenario berikut:

1. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang peluncuran rudal balistik yang menargetkan wilayah Rusia atau sekutunya.

2. Jika senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya menyerang wilayah Rusia atau sekutunya, atau digunakan untuk menyerang unit atau fasilitas militer Rusia di luar negeri.

3. Jika dampak musuh pada pemerintah atau fasilitas militer Rusia yang sangat penting dapat melemahkan kemampuan serangan nuklir balasan.

4. Jika agresi terhadap Rusia atau Belarus yang melibatkan senjata konvensional menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka.

5. Jika informasi yang dapat dipercaya diterima tentang lepas landas atau peluncuran pesawat strategis dan taktis, rudal jelajah, pesawat nirawak, kendaraan terbang hipersonik atau lainnya dan penyeberangannya ke perbatasan Rusia.

Ancaman langsung pada Amerika Serikat (AS)?

Hal ini sendiri ditekan setelah Presiden AS Joe Biden mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok Washington ke Ukraina untuk menyerang di dalam Rusia. Secara teknis, rudal yang diizinkan untuk dipakai menyerang Rusia adalah Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat, atau ATACMS. Rudal ini dapat menempuh jarak sekitar 190 mil.

Putin mengatakan pada 12 September bahwa persetujuan Barat untuk langkah tersebut akan berarti keterlibatan langsung negara-negara NATO, AS, dan negara-negara Eropa dalam perang di Ukraina. Ini dikarenakan infrastruktur dan personel militer NATO harus dilibatkan dalam penargetan dan penembakan rudal.

“Pencegahan nuklir ditujukan untuk memastikan bahwa musuh potensial memahami keniscayaan pembalasan jika terjadi agresi terhadap Federasi Rusia dan/atau sekutunya,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Bersama-sama, Rusia dan AS mengendalikan 88% hulu ledak nuklir dunia. Putin adalah pengambil keputusan utama Rusia terkait penggunaan persenjataan nuklir Rusia.

Perubahan dalam doktrin tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan bukan suatu kebetulan bahwa pengumuman versi baru pada hari Selasa diikuti oleh keputusan Washington selama dua hari untuk mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh tersebut untuk menyerang target di Rusia.

Selama berbulan-bulan, Presiden AS Joe Biden telah mempertimbangkan risiko eskalasi semacam itu.

Meski begitu, peneliti senior di lembaga pemikir pertahanan dan keamanan Royal United Services Institute di Inggris, Jack Watling, mengatakan penggunaan rudal jarak jauh Barat ke wilayah Rusia ‘tentu saja tidak akan’ memicu respons nuklir Moskow seperti yang ditakutkan sebagian pihak di Barat.

“Namun Rusia dapat meningkatkan berbagai cara untuk mengenakan biaya kepada Barat, mulai dari sabotase bawah laut hingga penggunaan proksi untuk mengganggu perdagangan di Bab Al Mandab selat di lepas Laut Merah tempat serangan terhadap pengiriman barang dikaitkan dengan pemberontak Houthi Yaman,” ujarnya kepada AP.

Di sisi lain, peneliti Carnegie Russia and Eurasia Center, Tatiana Stanovaya, mencatat bahwa situasi saat ini memberi Putin godaan besar untuk melakukan eskalasi dan menandai ‘titik kritis yang sangat berbahaya’.

“Putin mungkin ingin memberi Barat dua pilihan yang sulit: ‘Apakah Anda menginginkan perang nuklir? Anda akan mendapatkannya,’ atau ‘Mari kita akhiri perang ini sesuai dengan ketentuan Rusia,'” tulisnya di X.

gicomusic.com

Greenland Ingin Segera Merdeka dari Denmark Gara-Gara Trump

An image taken on June 18, 2019 of the Kangersuneq glacial ice fields in Kapissisillit, Greenland. Milder weather than normal since the start of summer, led to the UN's weather agency voicing concern that the hot air which produced the recent extreme heat wave in Europe could be headed toward Greenland where it could contribute to increased melting of ice. (AP Photo/Keith Virgo)

Perdana Menteri (PM) Greenland, Mute Egede, menekankan keinginannya untuk mengejar kemerdekaan dari Denmark dalam pidato Tahun Barunya. Ini menandai sebuah perubahan signifikan dalam retorika seputar masa depan pulau di Kutub Utara tersebut.

Pidato Egede muncul setelah komentar Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan keinginannya untuk memiliki Greenland. Trump juga menyatakan keinginan untuk memperkuat kerja sama Greenland dengan negara-negara lain.

Baca:

17 Negara Ini Terapkan PPN 0%, Salah Satunya Tetangga RI

Gerakan kemerdekaan sedang menarik perhatian publik di Greenland dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian karena pengungkapan kesalahan oleh otoritas Denmark selama abad ke-20, termasuk kampanye pengendalian kelahiran paksa yang diluncurkan pada 1960-an.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953, namun kini menjadi wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan pada 2009 memperoleh hak untuk menyatakan kemerdekaannya melalui pemungutan suara.

Pada2023, pemerintah Greenland mempresentasikan rancangan konstitusi pertamanya.

“Sejarah dan kondisi saat ini menunjukkan bahwa kerja sama kami dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh,” kata Egede, dikutip dari Reuters, Sabtu (4/1/2025).

“Sekarang saatnya bagi negara kita untuk mengambil langkah selanjutnya. Seperti negara-negara lain di dunia, kita harus bekerja untuk menghilangkan hambatan-hambatan kerja sama – yang dapat kita gambarkan sebagai belenggu kolonialisme – dan melangkah maju,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa terserah kepada rakyat Greenland untuk memutuskan kemerdekaan, tapi a tidak mengatakan kapan pemungutan suara dapat dilakukan.

Meskipun mayoritas dari 57.000 penduduk Greenland mendukung kemerdekaan, terdapat perbedaan pendapat mengenai waktu dan potensi dampaknya terhadap standar hidup.

Pemerintah Greenland sudah dua kali menolak tawaran dari Trump untuk membeli pulau itu, pada 2019 dan sekali lagi tahun lalu. Egede menegaskan bahwa Greenland adalah milik mereka. Greenland tidak dijual dan tidak akan pernah dijual.

gicomusic.com

6,5 Juta Anak Terima Susu Gratis Setiap Hari, Budi Arie Mau Tingkatkan

Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan saat ini produksi susu yang dihasilkan koperasi Indonesia hanya bisa memenuhi kemampuan suplai 1,3 juta liter per hari. Artinya baru mencapai 6,5 juta anak per hari.

“Koperasi susu itu identifikasi kita kan ada 1,3 juta liter per hari kemampuan koperasi susu Indonesia,” katanya di Kawasan Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

“1,3 juta liter per hari kalau saya katakan satu orang minum susu 200 mili liter, atau 0,5 liter itu berarti kemampuan koperasi kita baru 6,5 juta orang bagi penerima makan berigizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kepasitas,” sambungnnya.

Ia mengatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional hanya itu yang bisa disuplai oleh koperasi susu Indonesia.

Pilihan Redaksi

Dalam kesempatan itu, Budi Arie juga mengatakan peran Menkop pada program unggulan Prabowo ini akan mengarahkan bahan baku kebutuhan pangan melalui koperasi. Setidaknya ada 1.923 koperasi yang siap berkontribusi dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis.

“Ada datanya kok, itu termasuk koperasi telur berapa, koperasi sayur, koperasi beras dan lainnya,” katanya.

Selain itu ia juga mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo, agar program makan bergizi gratis ini menggunakan bahan baku asli Indonesia.

“Arahan presiden ini harus bahan bakunya dari Indonesia. Dari desa, sehingga bisa menggerakan ekonomi masyarakat, bukan impor,” kata Budi Arie.

gicomusic.com