Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberlakukan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai Semester II-2025.
Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Akbar Harfianto mengatakan hal ini, dengan mempertimbangkan target cukai MBDK dalam UU APBN 2025.
“Saat ini target untuk implementasi sesuai APBN di semester II,” kata Akbar saat konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Meski begitu, Akbar menekankan, pemerintah tentu akan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli untuk menetapkan skema tarifnya, termasuk untuk menentukan ambang batas atau threshold kadar gula dalam MBDK nya.
“Secara teknis kita sudah siapkan pp pmk sampai aturan teknis di bawahnya sambil tunggu tadi apakah dari sisi kondisi daya beli masyarakat bisa atau mampu tambah beban,” tuturnya.
Akbar menekankan, prioritas utama pengenaan cukai MBDK pada paruh kedua tahun ini atau mulai Juni 2025 adalah untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan masyarakat, bukan hanya sekedar optimalisasi penerimaan.
“Jadi jangan disalah artikan negara butuh duit, tapi dilihat sebaliknya penyakit tidak menular tertinggi seperti apa, sebagai contoh diabetes dan sebagainya, sehingga kebutuhan fiskal policy perlu atau tidak untuk ranah itu,” ucapnya.
Akbar memastikan, tidak semua MBDK akan terdampak kebijakan pungutan cukai ini, ia memastikan akan ada threshold atau ambang batas besaran gulanya.
“Dari sisi pentarifan memang tidak semua terkena, dari MBDK dianalisis kami ada 2 kondisi yaitu on trade atau off trade, on trade itu dari pabrik industri dia sudah berupa kemasan, atau off trade yang gerai-gerai tadi,” tutur Akbar.
“Mana yang akan dikenakan ini kita masih bahas teknis, tetap kita perhatikan beban administrasi dibanding impact kita akan lihat penyebabnya seperti apa,” ungkapnya.