Rumah Subsidi Terjangkau di Tengah Kota, Cuma Luasnya 18 Meter – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan soal rumah subsidi minimalis seluas 18 meter persegi. Tujuan dibangunnya rumah tersebut supaya bisa membuat harga rumah menjadi terjangkau bagi masyarakat.
“Tujuannya ada masyarakat yang ingin lokasi rumahnya lebih dekat ke aktivitas kerja sehingga lokasinya bisa di sekitar perkotaan tadi atau memang ada dengan harga tanah tertentu maka kemudian harga rumahnya bisa ditekan lebih rendah,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Kementerian PKP sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti pengembang, asosiasi dan sebagainya terkait rencana rumah subsidi minimalis.
Rumah Subsidi Terjangkau di Tengah Kota, Cuma Luasnya 18 Meter – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
Sri menjelaskan usulan tersebut bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda, yang menginginkan rumah subsidi dekat lokasi kerja.
Rumah Subsidi
Seiring dengan harga lahan yang kian mahal, pemerintah membuat skema desain rumah yang lebih kecil agar harganya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Dengan kehadiran berbagai pilihan, masyarakat bisa memilih rumah subsidi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Sebagai contoh, masyarakat yang sudah memiliki anak kemungkinan akan mengambil rumah dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan bagi yang lajang bisa memilih rumah lebih kecil dengan harga yang juga relatif lebih murah.
Menurut Sri, wilayah yang menjadi sasaran utama pembangunan rumah subsidi termasuk metropolitan dan aglomerasi. Dalam konteks ini, wilayah di luar Jabodetabek juga menjadi cakupan target pembangunan.
Rencana ini masih dalam proses pembahasan dan Kementerian PKP berencana untuk mengundang berbagai asosiasi dan ahli, seperti Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), guna menyempurnakan regulasi.
Sri pun menyebut pengembang dan perbankan menyambut baik inisiatif ini. Mereka juga aktif memberikan masukan teknis kepada pemerintah, seperti lebar bangunan.